Perpanjangan Izin Ekspor Freeport, Pemprov Papua Minta Dilibatkan

Pertambangan Freeport (Foto : Murizal)

JAYAPURA (Netralitas.com) – 12 Januari 2017 batas akhir perusahaan tambang terbesar dunia PT Freeport Indonesia mendapatkan izin eksport konsentrat dari Pemerintah Indonesia. Menyusul permintaan Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk tidak merekomendasikan perpanjangan izin ekspor PT Freeport Indonesia yang habis tanggal 12 Januari ini.

Dimana sampai saat ini  belum ada tanda – tanda akan diperpanjang lagi oleh Pemerintah Pusat.  Hal ini mendapat tanggapan dari Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I Loupatty.


Kata Loupatty ada izin saja, Papua hanya mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) yang sedikit.  Apalagi tidak diperpanjang. Papua justru tidak akan mendapat apa-apa. Karena itu, dirinya menyarankan jika Pemerintah Pusat ada pertimbangan lain, sehingga belum memperpanjang izin konsentrat. Maka Papua sebagai wilayah tempat beroperasinya Freeport, hendaklah diberi tahu mengenai perpanjangan izin tersebut.


“Kenapa? Karena banyak risiko yang harus kami pikul. Bukan soal uang saja. Soal macam – macam di wilayah itu. Soal manusianya. Dan manusia yang sebagian besar adalah orang  Papua.  Ini bukan masalah kecil dan ini saya saja baru dengar. Saya tidak tahu kalau ada surat menyurat dan saya belum membacanya,” katanya kepada pers di ruang kerjanya Rabu (11/1).

Diakuinya dari segi izin Kontrak Karya (KK) atau ijin pertahun Rencana Kerja Tahunan (RKT) memang izin akan berakhir.

“Tetapi pengurusan ini besok berakhir,  lalu diurus hari ini. Kan ada jadwalnya. Jadi kalau alasan itu mungkin ada pertimbangan lain. Apakah PTFI yang tidak mau lagi mengajukan untuk memproduksi konsentrat atau mungkin mereka anggap sudah tidak perlu lagi. Saya juga belum membaca teknisnya
apa,”tuturnya.


Ingin Smelter di Papua
Saat ini yang diinginkan Pemerintah Provinsi Papua yang sudah kerap kali disampaikan Gubernur Lukas Enembe dan pimpinan dewan serta MRP dan juga stakeholder terkait sudah meminta kalau PTFI untuk dapat menghadirkan pabrik smelter di provinsi ini. Agar dapat membawa manfaat bagi daerah.

“Hanya itu saja tuntutan kami kok. Tidak ada tuntutan yang luar biasa. Tuntutannya sederhana sekali dan sebenarnya kalau segi produksi kalau kita bicara ekonomi, modal dan biaya lainnya , tentunya kalau produksi lebih ekonomis bila smelter dibangun di Papua,” tukasnya.

Apalagi di Kabupaten Mimika lahannya masih cukup luas, sehingga apa sulitnya smelter dibangun di wilayah Papua. 

“Kami ingin smelter di Papua, sehingga punya nilai tambah serta dampak ekonomi, sosial maupun
tenaga kerja di tanah ini. Sebab smelter bisa menjadi pemicu bangkitnya industri lain di Papua, seperti pertanian atau kayu dan lainnya,” jelasnya.

Karena untuk memajukan daerah butuh lompatan ekonomi yang luar biasa.
“Apalagi karena kami tertinggal, harus ada lompatan sehingga kami rasa pusat harus pertimbangkan maksud ini,” tukasnya.

baca: Kontrak Freeport tidak jelas

Penulis : Odeodata h Julia

BERITA TERKAIT

Komentar