Gubernur, Bupati, Wali Kota Diminta Tegas Terhadap TKA Ilegal 

di beberapa daerah ada laporan bahwa sejumlah TKA yang bekerja di Indonesia tidak sesuai dengan peraturan yang ada (Foto : ist)

 

Palu. Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri meminta kepada Gubenur dan Bupati/Wali Kota se Sulawesi Tengah untuk menindak tegas jika ditemukan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ilegal. Hal ini disampaikan pada acara Tatap Muka bersama Gubernur, Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah di Palu, Jum'at (19/8).

Acara ini diinisiasi oleh Longky Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, Forkompida, Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota bidang Ketenagakerjaan se Sulawesi Tengah.

Hanif menambahkan bahwa Indonesia adalah negara terbuka yang dikerangkai dengan koridor hukum. Sebagai negara terbuka Indonesia tidak bisa menghalangi orang asing masuk. Namun syaratnya harus legal dan sesuai aturan. Jika ilegal atau tidak sesuai aturan, maka pemerintah dipastikan akan menindak.

Sejauh ini arus TKA yang masuk ke Indonesia masih berjalan normal. Namun di beberapa daerah ada laporan bahwa sejumlah TKA yang bekerja di Indonesia tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Baca juga: pekerja-asing-serbu-perusahaan-di-gresik

"Kita pasti tindak tegas yang ilegal atau tidak sesuai aturan, kita proses dan deportasi. Jika di sini ditemukan yang ilegal, saya minta ditindak tegas. Jika ada laporan penyalahgunaan prosedur, selidiki dan deportasi", demikian kata Hanif.

Hanif juga meminta kepada kepala dinas untuk mengintegrasikan ke dalam sistem layanan yang sudah dibuat Kementerian yang dipimpinnya, supaya layanan ketenagakerjaan kepada masyarakat bisa lebih cepat, mudah dan murah.

Dalam acara ini Menteri Hanif didampingi oleh Khairul Anwar, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas serta Budi Hartawan, Sekretaris Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker RI.

 

Penulis : Danang Joko Murdono

BERITA TERKAIT

Komentar