Meningkatkan Kesejahteraan, Sumber Ketenangan Masyarakat

ilustrasi (Foto : ist)

netralitas.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia besok akan mengadakan demonstrasi di 19 kota di berbagai provinsi. Selain dari pada itu, berbagai komponen masyarakat juga menyelenggarakan berbagai pertemuan terbuka mulai besok hingga beberapa hari ke depan. Niscaya kegiatan-kegiatan tersebut akan memperoleh perhatian dari dalam dan luar negeri, sebab menyangkut prospek stabilitas nasional.   

Topik sekalian kegiatan itu umumnya terkait dengan ketidakpuasan terhadap cara-cara pemerintah menangani berbagai persoalan, seperti hukum dan barang serta jasa. Disamping kekecewaan terhadap DPR/DPRD yang dinilai tidak menyuarakan kepentingan masyarakat secara maksimal.

Demo serupa di atas dan topik-topik yang dibawakan, pada dasarnya merupakan perulangan sekalipun dengan pelaku yang berbeda. Dengan demikian tampaknya ada  satu masalah yang belum terpecahkan sampai sekarang. Masalah yang kurang lebih, menjadi akar dari sekalian problem itu.   

Masalah itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukankah berdasarkan kebiasaan yang sudah teruji, masyarakat yang sejahtera tidak mudah marah?

Kebetulan isu kesejahteraan ini disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika membuka Rakernas Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2016. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berdampak positif pada tiga persoalan di Indonesia yakni, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan produktifitas yang berdaya saing.

Pernyataan menteri keuangan itu sekurang-kurangnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi dewasa ini tidak memberi kontribusi yang berarti terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan antar inidividu malah melebar dan peringkat produktifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.      

Yang perlu disesalkan adalah kritik terhadap kebijaksanaan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sudah diutarakan sejak sedikitnya 40 tahun lalu, ketika para pejabat tinggi saat ini masih berusia belia. Sayang pemerintah ketika itu memandang kritik tentang strategi pembangunan sebagai mengganggu.  

Aspirasi para ekonom yang berorientasi kerakyatan seperti Prof. Mubyarto, Dr. Sritua Arief serta Prof. Sri Edi Swasono. Belakangan yang juga sangat kritis seperti Dr. Rizal Ramli tidak pernah mendapat tempat, dikalahkan para penganut faham ekonomi liberal.

Pertumbuhan ekonomi, sebagai diutarakan Sri Mulyani tidak menurunkan ketimpangan. Rasio Gini yang menjadi indeks ketimpangan menunjukkan posisi yang tinggi, 0,39%. Artinya, kue perekonomian hanya dinikmati sebagian kecil komponen masyarakat. 

Kendati secara akademis indeks Gini 0,39 disebut sebagai ketimpangan sedang, namun laju ketimpangan di Indonesia tercepat dibandingkan dengan negara lain. Kesenjangan secara nyata juga lebih lebar dari yang diutarakan selama ini.  Kesenjangan riil sudah tinggi daripada pengukuran berdasarkan indeks Gini, padahal seharusnya hanya 0,28% saja.

Ketimpangan pendapatan  individu ini makin lama makin melebar. Hanya saja semuanya ini merupakan perbincangan di bawah permukaan, lantaran tersandung pada tuduhan membangkitkan isu SARA. Padahal harus diakui mengapa ada yang lebih beruntung dari penduduk mayoritas?

Dalam konteks meningkatkan kesejahteraan ini, pemerintah perlu memelopori kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pintu-pintu kesejahteraan seperti perbankan atau keuangan, tanah dan pendidikan. Dewasa ini, mayoritas masyarakat tidak mampu menggapai ketiga aspek tersebut karena mereka bukan merupakan kelompok yang diprioritaskan.

Tanah-tanah milik pemerintah misalnya, lebih banyak diserahkan kepada swasta. Tidak heran bila perusahaan-perusahaan swasta mempunyai tanah sampai puluhan ribu hektar dengan penggunaan untuk kegiatan konsumtif. Ada kecenderungan lahan dipaksakan untuk perumahan, pusat perbelanjaan bahkan kuburan, bukan untuk sektor-sektor yang mensejahterakan rakyat bawah.

Sangat menarik untuk memahami, apakah pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati itu merupakan pengakuan bagi perbaikan kebijakan secara fundamental?  Atau apakah hanya mengikuti kecenderungan bangkitnya populisme di banyak negara?

 

Penulis : isf

BERITA TERKAIT

Komentar