Pembentukan BUMDes Picu Desa Berkembang

KUPANG (netralitas.com) - Pengamat Ekonomi Nusa Tenggara Timur Dr James Adam, mengatakan gerakan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat ini akan menjadi pemicu desa tertinggal menjadi desa berkembang.

"Ini gerakan positif, karena selain mendorong pertumbuhan, hadirnya BUMDes di desa-desa sejalan dengan upaya meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa berkembang, untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat desa," katanya di Kupang, Jumat (5/5).

Mantan dosen ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (Unkris) Kupang itu dihubungi terkait hari lembaga sosial desa di antaranya bertepatan dengan target pembentukan BUMDes oleh Kemendesa PDTT.

Menurut data Kemendes sampai saat ini jumlah BUMDes tercatat lebih dari 16.000 unit sehingga ditargetkan pada tahun 2019 sekitar 80 persen dari jumlah keseluruhan desa yang mencapai 74.910 desa memiliki BUMDes.

Hal ini juga kata James sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi menyadari betapa pentingnya membangun Indonesia dari desa dan daerah pinggiran dan BUMDes adalah salah satu kuncinya.

Menurut Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) itu untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir itu Peran badan usaha milik desa (Bumdes) diprioritaskan sebagai program peningkatan perekonomian dan pembangunan desa.

"Bisa dibilang, posisi BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial," katanya.

Untuk itu, kata dia alokasi program Dana Desa di 2017 akan ditambah menjadi Rp60 triliun demi memperkuat BUMdes di desa-desa, sehingga apabila Kemendesa menargetkan itu, maka ibarat gayung bersambut.

"Belajar dari BUMdes yang sukses BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution)," katanya.

BUMDes katanya sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Hal ini katanya sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes pada umumnya, yaitu meningkatkan Perekonomian Desa, meningkatkan, Pendapatan asli Desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Empat tujuan pendirian Bumdes itu sudah seharusnya melekat pada visi-misi sebuah pemerintahan desa. Keempat tujuan itu seharusnya menjadi sikap dan dedikasi semua kepala desa dan perangkatnya.

Namun pada intinya, semua keberhasilan itu masih kecil persentasenya dibandingkan jumlah desa di seluruh Indonesia yang mencapai 72.000 desa.

"Presiden Jokowi menyadari betapa pentingnya membangun Indonesia dari desa dan daerah pinggiran sebagaimana dicanangkan dalam Nawacita butir ketiga," katanya.

Peran Kepala Desa dalam upaya memajukan ekonomi desa sangat penting dan vital. "Merekalah yang harus bisa menerjemahkan Nawacita butir ketiga sesuai potensi desa masing-masing.

Kemajuan ekonomi desa seperti kerap disampaikan pemerintah, sangat besar kontribusinya untuk kemajuan ekonomi bangsa.

Penambahan anggaran desa posisi Indonesia diprediksi sebagai salah satu negara yang tercatat dalam 20 besar ekonomi dunia dan bertengger di level 16, belum bisa menutupi kesenjangan yang ada di masyarakat.

Faktanya, kata dia angka kemiskinan masih tergolong tinggi dan masih banyak desa dan daerah dengan kategori sangat tertinggal. Karena itu, pemerintah beralasan bahwa anggaran desa senantiasa harus dimaksimalkan. Kalau tahun ini anggaran desa dipatok Rp47 triliun maka tahun depan digenjot menjadi Rp60 triliun.

Penulis : antara/kbn

Komentar