Menunggangi Kelompok Islam Radikal Dalam Konstelasi Pertarungan AS versus China

(Foto : Istimewa)

Netralitas.com – Dua negara adidaya yang tengah memperebutkan pengaruh ekonomi dan politik global adalah Amerika Serikat (AS) dan China.  Persaingan keduanya dalam memperebutkan hegemoni ekonomi dan politik global inilah yang menjelaskan keberadaan kelompok-kelompok Islam radikal di berbagai belahan dunia yang aktif menebar konflik dan kekacauan melalui aksi-aksi teror.  

Sebenarnya memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok Islam radikal sudah dipratikkan Amerika Serikat di masa Perang Dingin untuk menciptakan instabilitas di Afghanistan yang merupakan negara satelit Uni Soviet. Amerika Serikat secara efektif mengumpulkan jihadis-jihadis dari negara-negara yang berpenduduk Islam untuk melawan Rezim Najibulllah pemimpin Afghanistan yang didukung Uni Soviet.  Kegagalan Uni Soviet mempertahankan Afghanistan dari tangan jihadis-jihadis yang dibina Badan Intelejen Amerika Serikat (CIA) di Afghanistan inilah yang turut memicu ambruknya Uni Soviet dan runtuhnya Blok Timur yang menandai akhir Perang Dingin.

Paska Perang Dingin, muncul China sebagai kekuatan ekonomi global yang menjadi penantang utama hegemoni Amerika Serikat.  China secara ekonomi melakukan “lompatan jauh ke depan” dengan memeluk ekonomi pasar bebas atau kapitalisme dengan cara mengintegrasikan perekonomiannya kepada perekonomian pasar global.  Amerika Serikat semakin kewalahan menandingi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian China dimana neraca perdagangannya selalu defisit dengan China.

China yang perekonomiannya semakin kuat dalam perkembangan terakhir berupaya menciptakan kebijakan “One Belt, One Road/OBOR” atau “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Baru”.  Jalur sutra baru ini akan mengintegrasikan perekonomian dan perdagangan bebas dari China, India, Indochina, Asia Tenggara, Rusia, Eropa, Timur Tengah hingga Afrika.  China juga melebarkan pengaruh hingga ke Amerika Selatan dimana wilayah tersebut secara tradisional merupakan backyard atau halaman belakang kepentingan nasional Amerika Serikat.

Amerika Serikat yang pada waktu Perang Dingin melancarkan containment policy atau politik pembendungan terhadap pengaruh ideologi Komunis, sekarang justru menghadapi kenyataan dikepung dari segala arah oleh tentakel otot otot ekonomi China yang menancapkan pengaruh di berbagai belahan dunia.  Produk-produk barang dan jasa China menyerbu pasar-pasar domestik Amerika Serikat dan arus modal China gencar berinvestasi di negara-negara Asia, Amerika Selatan maupun Afrika.   China menggunakan kekuatan ekonominya untuk memperlemah posisi Amerika Serikat yang semakin kepayahan mengatasi defisit dalam perekonomiannya.

Sebaliknya Amerika Serikat alih-alih menggunakan strategi ekonomi dalam membendung pengaruh China, Washington justru menggunakan strategi militer untuk melawan China.  Armada VII Asia Pasifik diperkuat untuk mengisolasi militer China supaya tidak bisa melebarkan pengaruh ke negara-negara Asia Tenggara. Amerika Serikat juga  berupaya membendung kekuatan militer China dengan cara menyeret negara-negara Asia Tenggara dalam konflik Laut China Selatan dengan cara menentang klaim territorial China.  Wilayah yang menjadi sengketa sangat kaya minyak dan gas bumi yang dibutuhkan China sebagai pelumas untuk mendorong industri dan pertumbuhan ekonomi.

Negara Pamansam seperti berada dalam persimpangan sejarah dimana cepat atau lambat akan kehilangan kendali sebagai superpower ekonomi global.  Secara militer Amerika Serikat memang masih merupakan kekuatan nomor satu diikuti Rusia dan China, namun kemunduran ekonomi pada akhirnya akan berdampak pada penurunan anggaran militer atau pertahanannya.  Realitas seperti ini yang sedang dihadapi Washington saat ini yang kebingungan bagaimana memukul China sebagai musuh bebuyutan dalam kompetisi memperebutkan kepemimpinan dalam politik internasional.

 

Menunggangi Kelompok Islam Radikal

Tidak ada yang lebih mudah dilakukan dalam konstelasi politik global usai Perang Dingin, selain memicu konflik dan kekacauan dengan memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok Islam radikal.  Strategi Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya masih tetap sama yakni memanfaatkan atau menunggangi kelompok-kelompok Islam radikal sebagai instrumen politik luar negeri.  Jika pada waktu Perang Dingin, kelompok-kelompok Islam radikal bisa dimanfaatkan sebagai proxy war menghadapi Uni Soviet di Afghanistan, maka Amerika Serikat menggunakan instrumen serupa untuk membendung China dan Rusia yang ingin membangun integrasi ekonomi global lewat jalur sutra baru.

Dunia Islam paska pembubaran Khilafah Turki Ottoman pada 1924 oleh Mustapha Kemal Pasha mengalami demoralisasi hebat karena tidak lagi memiliki patron yang mampu menyatukan dunia Islam.  Khilafah Turki Ottoman adalah simbol kebesaran dan kejayaan peradaban Islam yang hanya bisa dikenang secara pahit oleh para jihadis-jihadis yang saat ini juga tengah bermimpi mengembalikan kejayaan Islam ke tempat terdepan dalam peradaban.  Semangat inilah yang tengah membara di benak pemikiran kelompok-kelompok Islam radikal yang terobesesi pada kisah sukses penerapan hukum syariat Islam dan pemerintahan Islam sebagai solusi final dalam kehidupan di dunia maupun akhirat yang dipraktikkan sejak abad ke-7.

Namun di sisi lain dunia Islam mengalami demoralisasi dan kemunduran luar biasa setelah Khilafah Turki Ottoman runtuh.  Ilmu pengetahuan dan teknologi dunia Islam jauh tertinggal dengan negara-negara Barat (Eropa) ataupun China yang notabenenya sejak abad ke-7 menjadi sasaran perang jihad untuk diislamkan. Kondisi seperti inilah yang melahirkan frustasi di dunia Islam karena tidak lagi mampu menemukan cara  efektif untuk mengejar ketertinggalan ini.  Dalam situasi yang penuh kegalauan dan ketidakpercayaan diri ini, maka kelompok-kelompok Islam radikal menggunakan strategi terorisme guna menciptakan ketakutan pada negara-negara yang secara peradaban memang lebih maju.

Amerika Serikat melihat peluang ini dengan memainkan kartunya yakni menunggangi kelompok-kelompok Islam radikal untuk menciptakan kekacauan dan pemberontakan untuk menumbangkan rezim pemerintahan di sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk Muslim seperti Libia, Mesir, Tunisia dan yang belum terlaksana adalah Suriah.  Tujuan Amerika Serikat adalah menahan laju pengaruh ekonomi China dan Rusia yang berupaya mengintegrasikan perekonomian global dan menciptakan perdagangan bebas lewat jalur sutra baru. Perdagangan bebas di sepanjang jalur sutra baru ini akan menjadi lonceng kematian bagi perekonomian Amerika Serikat yang tidak menjadi bagian dalam tatanan ekonomi global paska Perang Dingin tersebut.  

Amerika Serikat lewat negara sekutunya di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Israel, Qatar, UAE dan Kuwait memainkan skenario yakni menciptakan konflik dengan membangkitkan sel-sel tidur di dunia Islam.  Arab Saudi mengekspor ideologi Islam Wahabi yang beraliran konservatif ke negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam Suni.  Radikalisme Islam ini akhirnya melahirkan kelompok-kelompok teroris seperti ISIS, Al Nusra, Boko Haram yang dimanfaatkan untuk menciptakan kekacauan dan teror di Timur Tengah.  Arab Saudi, Qatar, UAE dan Kuwait adalah pemasok senjata bagi kelompok-kelompok Islam radikal seperti ISIS, Al Nusra dan Boko Haram.  Kelompok-kelompok Islam radikal ini memiliki perjuangan suci yakni melakukan jihad fisabililah guna menegakkan hukum syariat Islam dan pemerintahan Islam yang dalam praktiknya menggunakan kekerasan dan teror untuk mencapai tujuannya.

Rusia dan China dengan cepat membaca strategi Pamansam ini setelah sempat kecolongan di Libia yang menyebabkan Khadafi tumbang. Rusia dan China tidak membiarkan Suriah yang dipimpin Bashar Al Assad mengalami nasib seperti Khadafi.  Sampai saat ini kelompok-kelompok Islam radikal seperti ISIS dan Al Nusra yang mendapat sokongan persenjataan dari Arab Saudi, Qatar, UAE dan Kuwait tak mampu menumbangkan Assad.  Rusia membentengi Assad sehingga sampai saat ini masih bisa bertahan.

 

Islam Radikal di Asia Tenggara

Kemunculan ISIS yang memperjuangkan negara Islam dengan penerapan hukum Islam segera mengundang antusiasme bagi Muslim di seluruh dunia tidak terkecuali di Asia Tenggara.  Indonesia, Filipina dan Malaysia adalah tiga negara yang menjadi perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan China dalam kompetisi geopolitik global.  Komitmen Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Presiden Indonesia Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk bergabung dalam integrasi perekonomian global dalam jalur sutra baru memancing Amerika Serikat untuk menciptakan kekacauan dan memicu konflik sektarian.

Maute, kelompok Islam radikal yang berbaiat pada ISIS dan terafiliasi dengan Abu Sayyaf menjadi alat Amerika Serikat untuk menciptakan instabilitas di Asia Tenggara.  Amerika Serikat seolah menyampaikan pesan kepada ketiga pemimpin negara tersebut, bahwa ada harga yang harus dibayar jika mereka berpaling ke China dan meninggalkan Pamansam yang selama ini pengaruhnya tertancap kuat terutama di Indonesia dan Filipina.  

Dengan memanfaatkan Kelompok Islam radikal Maute yang berbaiat kepada ISIS maka Amerika Serikat ingin memberikan peringatan keras kepada Filipina, Indonesia dan Malaysia bahwa ancaman terorisme sudah di depan mata.  Wilayah Mindanau Selatan dan pulau-pulau disekitarnya yang berpenduduk Muslim akan menjadi lahan subur bagi perekrutan jihadis-jihadis dari ketiga negara tersebut.  Apalagi lewat sekutunya yakni Arab Saudi, Islam Wahabi yang puritan dan konservatif telah diekspor terutama ke Indonesia yang berdampak pada menguatnya pengaruh Islam radikal di Indonesia yang mengambil momentum sat Pilkada DKI Jakarta dan menjadikan Ahok yang Non Muslim sebagai musuh.

Konflik sektarian dengan memanfaatkan kelompok-kelompok Islam radikal dengan mudah akan disulut di Indonesia, yang tentu saja akan berdampak pada eksistensi NKRI.  Jika pemerintahan Jokowi tidak tunduk pada agenda-agenda kepentingan nasional Amerika Serikat, maka menyulut kemarahan kelompok Islam radikal dan memicu konflik sektarian dengan mudah dilakukan untuk melengserkan Presiden Jokowi.  Amerika Serikat akan menggunakan militer terutama Angkatan Darat dan kelompok Islam radikal untuk mendepak Presiden Jokowi dari tampuk kekuasaan.  Kolaborasi kelompok-kelompok Islam radikal dan militer Angkatan Darat tetap menjadi kartu truf Amerika Serikat untuk mendikte kebijakannya di Indonesia.

Kelompok nasionalis di Indonesia harus segera menyadari konstelasi politik global saat ini, dimana keberadaan kelompok Islam radikal menjadi alat efektif untuk menumbangkan pemerintahan-pemerintahan di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim yang berani berseberangan dengan kepentingan nasional Washington.  Amerika Serikat bekerjasama dengan Arab Saudi mengekspor Islam Wahabi yang puritan dan konservatif.  Dana-dana Arab Saudi digelontorkan ke Indonesia lewat yayasan-yayasan, LSM-LSM dan instansi-instansi yang bertujuan memurnikan ajaran Islam.  Pemahaman yang puritan dan konservatif ini akan mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok Islam radikal seperti cendawan di musim hujan. Maka tidaklah heran jika Indonesia akan menjadi pemasok terbesar mujahid-mujahid yang berbaiat pada Negara Islam (IS).

 

Penulis : Sigit Wibowo

BERITA TERKAIT

Komentar