Panwaslih Panggil Dua Pasangan Cagub Aceh

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Zakaria Saman-T Alaidsyah (kedua dan ketiga kiri) memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh di Banda Aceh, Rabu (11/1). (Foto : netralitas.com/Murti Ali Lingga)

BANDA ACEH (netralitas.com) - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh memanggil dua pasangan calon gubernur Aceh, yakni Zakaria Saman-T Alaidsyah dan Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab, Rabu (11/1).

Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pada debat kandidat 22 Desember lalu. Pemanggilan ini berdasarkan temuan pelanggaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh.

Ketua Panwaslih Aceh, Samsul Bahri, mengatakan Zakaria Saman atau Apa Karya, dinilai telah melakukan pelanggaran karena mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan calon lain.

Pemanggilan pasangan Apa Karya ini berdasarkan laporan rekomemdasi KPI Aceh yang menemukan bahasa pelanggaran saat debat yang disiarkan televisi itu,” kata Samsul kepada wartawan di Kantor Panwaslih Aceh.

Samsul menjelaskan, ketika debat Apa Karya sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Zaini Abdullah saat menjabat sebagai gubernur Aceh sering merombak atau mengganti kepala dinas dalam singkat. Ia juga mengatakan bahwa pasangan lain sudah pernah menjadi gubernur dan hanya dia yang belum.

Bahasanya telah melakukan black campaign. Sebenarnya kami juga menemukan kesalahan itu saat debat berlangsung,” kata Samsul.

Kasus serupa juga dilakukan pasangan Abdullah Puteh dan Sayed Mustafa Usab.  Ketika debat, Abdullah Puteh telah mengeluarkan pernyataan tentang “elite Aceh yang melakukan kejahatan”. Pernyataan itu diduga ditujukan kepada lawan debatnya.

KPIA menilai kata tersebut merupakan pernyataan yang bersifat pelanggaran, sehingga pihaknya memberikan rekomendasi kepada Panwaslih Aceh terkait temuan pelanggaran itu.

Kita hanya menindaklanjuti hasil rekomemdasi temuan pelanggaran oleh KPIA, setelah ini kita akan melihat dan mengkaji kembali soal laporan tersebut, kata Tarmizi dari Divisi Hukum Panwaslih.

Tarmizi menuturkan setelah menerima laporan KPI Aceh, pihaknya tidak bisa menyebutkan pelanggaran jika belum melakukan konfirmasi kepada pihak pelapor dan terlapor. Oleh sebab itu, Panwaslih akan mendalami dan menganalisisnya terlebih dahulu.

“Kami tidak bisa langsung mengatakan pelanggaran. Kita menerima terlebih dahulu laporan dari KPI Aceh yang katanya ada pelanggaran dilakukan pasangan calon gubernur saat debat. Kami akan melakukan klarifikasi pada calon dimaksud tersebut, jelasnya.

 

Bantah Melanggar

Abdullah Puteh dan Sayed Mustafa Usab membantah laporan KPI Aceh yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran saat debat kandidat di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh pada 22 Desember 2016.

Untuk temuan atas pelanggaran tersebut, KPI Aceh menyerahkan surat rekomendasi kepada Panwaslih untuk ditindaklanjuti.

Abdulah Puteh secara tegas menolak tuduhan tersebut. Menurutnya tidak ada pelanggaran yang ia lakukan saat debat dan telah menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Saya menolak laporan yang mengatakan kami salah, karena kami memang tidak salah,” kata Abdullah.

Abdullah merasa kecewa atas laporan KPI Aceh yang mengakibatkan dia dipanggil Panwaslih Aceh untuk dimintai keterangan. Dia menilai KPI Aceh tidak professional dalam menjalankan tugasnya, karena dalam laporan tersebut langsung menyebutkan dan mengatakan secara jelas mereka melakukan pelanggaran.

Surat dari KPI Aceh itu langsung disebutkan pelanggaran. Seharusnya ada kalimat dugaan karena kalau pelanggaran berarti suda ada bukti. KPI Aceh sangat tidak professional,” kata Abdullah.

Ia menambahkan, terkait pernyataannya yang dinilai menjadi pelanggaran ketika menyebutkan kata elite, menurutnya tidak ada yang salah. Karena hal tersebut tidak ada yang salah, karena ia menyebutkan kalimat menurut informasi.

Menurut Informasi bahwa justru ada elite-elite Aceh ke Malaysia menjadi gang atau mafianya. Karena itu lewat kerjasama dengan BNN kita mencari siapa mereka. Tangkap dulu mereka. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah,” kata Abdullah.

Apa yang salah? bahkan media juga sering menulis hal seperti itu. Saya hanya mengulangi apa yang sudah ada. Jadi apa salahnya? Jangan langsung mengatakan pelanggaran atau menjatuhkan vonis tapi tidak ada bukti,” ujarnya.

Sementara itu, Apa Karya juga membantah tuduhan melakukan kampanye hitam pada saat debat kandidat putaran pertama. Lon hana maksud pubrok gob (Saya tidak bermaksud menjelekkan orang lain),” kata Apa Karya dalam Bahasa Aceh.

Lon kupegah lage yang dituleh bak koran, kupeugah lage na. Peu salah lon peuna lon peugah keu gob (Hal itu berdasarkan pemberitaan yang ditulis oleh salah satu media cetak di Aceh. Apa salah saya, kan saya tidak mengatakan ke orang lain)," ujarnya.

Lon dalam debat kandidat hana peugah keu gob. Lon pakek Bahasa Aceh karena nyan strategi tradisional. Lon peugah ube na ju (Saya dalam debat tidak mengatakannya ke orang lain. Saya pakai Bahasa Aceh karena itu strategi tradisional. Saya dalam bicara begitu saja), ujarnya.

Baca juga: KPI Aceh Dalami Dugaan Pelanggaran Debat Cagub

Penulis : Murti Ali Lingga

BERITA TERKAIT

Komentar