Minta Papua Merdeka, Warga Tuntut KNPB Dibubarkan

Massa pendemo saat menyampaikan aspirasinya di Gedung rakyat DPRP Papua (Foto : Odeodata H Julia)

JAYAPURA (Netralitas.com)  - Ratusan massa yang menamakan dirinya sebagai mantan  Pejuang Pembebasan Irian Barat dan anak -anak Pejuang Pepera mendatangi kantor DPR Papua, Rabu (20/7). Mereka menyampaikan keluhannya terkait keberadaan Kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang selama ini kerap berunjuk rasa menyuarakan kemerdekaan Papua. Dalam setiap aksinya itu, selalu menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura.

Dengan mengikat kepala mereka dengan kain merah putih, serta membawa spanduk dan poster. Massa yang mendatangi kantor DPRP sekitar Pukul 11.00 WIT. Tampak sejumlah bendera merah putih dikibarkan. Tanpa orasi, mereka berkumpul di halaman pintu masuk gedung DPRP sambil membentangkan spanduk besar yang bertuliskan, Kitorang Dukung Maklumat Kapolda", ada juga poster bertuliskan, Stop KNPB Meracuni Rakyat Papua, KNPB dan ULMWP mengatasnamakan orang Papua, jangan hasut kami!".

Massa ditemui Sekertaris Anggota Komisi I Bidang Politik, Pemerintahan Hukum dan HAM DPR Papua, Matea Mamoyaw dan anggota Komisi I lainnya, H. Syamsunar.

Penyampaian aspirasi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan pembacaan puisi oleh Koordinator Massa,. Eny Tan Fery diiringi lagu nasional, “Syukur”. Tampak setiap dari massa hanyut dalam lantunan puisi yang berkisah tentang Cinta Tanah Air itu.

Usai pembacaan puisi dilanjutkan penyampaian tuntutan dari Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Pembebasan Irian Barat yang dibacakan oleh. Eny Tan Fery diantaranya, menolak  dengan tegas aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok KNPB yang dinilai berbau separatis, dan meminta agar aparat keamanan menindak tegas dan segera membubarkannya.

Selain itu mereka juga menolak UU Otsus Plus, karena dinilai dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat dan munculnya ormas yang mengacaukan Papua. Mendukung maklumat Kapolda Papua tentang penyampaian pendapat di muka umum, menghimbau pemerintah agar mencanangkan amanat Instruksi Presiden tentang pemahaman wawasan kebangsaan dan bela Negara, meminta perhatian pemerintah agar tidak tebang pilih terhadap nasib pejuang NKRI dari sukarelawan masyarakat sebagai penghargaan, memudahkan anak pejuang  dalam penerimaan tes CPNS, TNI Polri.

Sekretaris Anggota Komisi I Bidang Politik, Pemerintahan Hukum dan HAM DPR Papua, Matea Mamoyaw dihadapan massa menegaskan, terkait pembubaran KNPB pihaknya tidak memiliki kewenangan.

“Soal KNPB kami tidak urus hal itu. Itu adalah kewenangan Polri juga TNI untuk mengambil tindakan hukum terhadap kelompok ini,” tukas Matea.

Meski demikian, segala aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan DPRP untuk kemudian dibahas dalam rapat.

Di kesempatan itu, politisi PDIP ini juga mengkritisi aksi penyampaian aspirasi oleh para keluarga mantan pejuang Pepera ini. Pasalnya, surat masuk yang diterima pihaknya terkait aksi ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ia mencontohkan, soal jumlah massa yang dalam surat masuk tertera sekira dua ratusan orang namun faktanya tidak seperti itu. Begitu pula soal nomor izin spanduk yang tidak dilampirkan di surat masuk ke DPRP.

 “Harusnya kalau mau berdemo dikemas secara baik sesuai aturan,” sarannya.

Usai menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri secara tertib.

Penulis : Odeodata H Julia

Editor : Murizal Hamzah (mh@netralitas.com)

BERITA TERKAIT

Komentar