Saling Lempar Tanggung Jawab Picu Karhutla Meluas

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Foto : Aju)

PONTIANAK (Netralitas.com) – Polisi Repulbik Indonesia dan Tentara Nasional Angkatan Darat, menilai, saling lempar tanggung jawab hanya akan membuat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin meluas. Hal itu dikemukakan Kapolda Kalbar Irjen Polisi Musyafak dan Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Andika Perkasa, Selasa (23/8).

“Dibutuhkan sekarang langkah integratif dan mengikat semua pihak. Kalau koordinasi Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sudah sangat bagus,” kata Musyafak.

Masalahnya kemudian, lanjut Musyafak, terkendala masalah pendanaan. Pemadaman yang dilakukan Polri dan TNI sebatas upaya konvensional, mengejar titik api, kemudian disemprot air dengan mesin branwir. Tapi kalau lokasi kebakaran tidak memiliki akses jalan darat dan kesulitan pasokan air, pemadaman kebakaran hanya bisa lewat udara seperti pesawat udara atau helikopter.

 “Semua lokasi yang sulit dipadamkan, statusnya dalam kawasan hutan gambut yang secara hukum di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kalau sudah seperti ini, kemudian muncul pertanyaan, siapa yang mesti bertanggungjawab,” kata Musyafak.

Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Andika Perkasa, mengatakan, dibutuhkan sebuah payung hukum aplikatif di dalam mencegah Karhutla, agar setiap kali terjadi insiden di lapangan aparat terkait langsung bergerak.

Kondisi yang terjadi sekarang, Kepala Daerah mesti terlebih dahulu menyatakan secara tertulis sebuah daerah dinyatakan darurat Karhutla, baru kemudian dana pemadaman air. Kenyataan pula, ada kesan tidak semua Kepala Daerah memiliki visi dan misi yang sama di dalam mengantisipasi Karhutla, dengan dalih klasik tidak memiliki dana.

“Kalau komitmen TNI dan Polri sudah tidak masalah. TNI dan Polri punya pasukan, tapi tidak bisa jalan kalau tidak ada dana, minimal untuk makan dan bahan bakar,” kata Andika.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mengemukakan hal yang sama dalam kunjungan kerja di Pontianak, Minggu (21/8).

“Idealnya ada sebuah payung hukum dari Menteri Dalam Negeri, agar bersifat lentur di dalam menggerakkan daya dan upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Tito.

Tito mengatakan, komitmen Pemerintah Pusat sudah sangat jelas di dalam menangani Karhutla, tapi di tingkat daerah perlu penyamaan persepsi, agar tidak terus meluas.

Penulis : Aju

BERITA TERKAIT

Komentar